FENOMENA Caleg dari lingkungan keluarga yang mewarnai proses demokrasi jalas akan menganggu perkembangan DPR, parpol juga negara. Menurut pakar politik yudi latif yang juga menjabat sebagai Direktur Reform institute, privatisasi parpol seperti ini akan menghambat seluruh logika kolektifitas. Yudi mengatakan, dengan dicalonkannya anak dari pejabat ataupun politisi dalam pencalegan yang belum mempunyai banyak pengalaman, tentu akan sangat merugikan berbagai pihak. Menurutnya sistem pemilu perlu diperbaiki bila perlu sistem distrik/wilayah juga perlu diterapkan.
Misalnya, tambah yudi, jika keluarga politisi terpilih dan kedudukannya ada bersama orang tuanya dilembaga legislatif, hal ini pasti akan berdampak pada hasil proses pengambilan keputusan/kebijakan. Padahal semua kebijakan yang diambil untuk kepentingan negara dan masyarakat. “ya nanti keputusannya bergantung pada orang tunya dan bukan lagi konstittuen/dewan. Jadi ini akan berpengaruh pada DPR dan semuanya, apalagi mereka ini belum banyak pengalaman yang sampai ke grassroot, “kata yudi.
Yudi juga mengatakan dengan diposisikannya anak emas politikus tersebut dinomor jadi dan di dapil yang bukan semestinya, bakal mengganggu dinamika parpol itu sendiri. “sekarang masalahnya proses pencalegan juga tidak memenuhi aspek keterwakilan daerahnya masing-masing, masa asalnya sumatera tapi dicalonkan dari jabar dan dinomor urut jadi pula. Saya kawatir hal ini akan jadi bermasalah nantinya pada partai mereka sendiri.
Yudi mengharapkan, kedepannya ada semacam kontrol politik dari masyarakat pada pemilu mendatang agar tidak memilih hanya berdasarkan kepartaian saja, namun lebih melihat pada sisi kualitas dan proses kualifikasi rekrutmen dari calon tersebut. “ tapi yang sangat penting bahwa sistem pemilu harus diperbaiki, orang yang dicalonkan harus dari daerahnya sendiri jangan asal comot saja, dan kalau perlu sistem distrik diberlakukan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar